DPRD Bersama Pemkot Akan Bahas Efisiensi Anggaran di Kota Jogja
Kota Yogyakarta - Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota dan DPRD Kota Yogyakarta baru akan membahas pemangkasan sejumlah pos anggaran.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Andarini, menjelaskan saat ini belum disepakati berapa besaran anggaran yang dipangkas untuk menindaklanjuti inpres tersebut. “Untuk tindak lanjut inpres sedang akan dikoordinasikan,” ujarnya, Minggu (2/2/2025).
Koordinasi ini akan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jogja. Di samping itu, pihaknya juga masih menunggu regulasi pendukungnya, yakni Peraturan Menteri Keuangan. “Kami koordinasikan sambil menunggu PMK-nya,” katanya.
Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiyat Nujanat, menuturkan minggu ini, komisi-komisi di DPRD Kota Jogja akan menggelar rapat dengan mitra kerja masing-masing untuk selanjutnya hasilnya di bawa pada rapat Banggar dan TAPD. “Termasuk di dalamnya menindaklanjuti inpres tersebut,” ungkapnya.
Dalam inpres tersebut, disebutkan pimpinan daerah perlu memangkas anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar. Pemangkasan belanja perjalanan dinas sebesar ditargetkan sebesar 50 persen.
Adapun di DPRD Kota Yogyakarta, sebelum adanya inpres ini, sudah dilakukan efisiensi untuk perjalanan dinas. “Di dalam evaluasi Gubernur APBD 2025 sudah mengalami efisiensi kurang-lebih sekitar 55 persen dari usulan yang kami ajukan waktu itu,” paparnya.
Adapun pos anggaran yang tidak dipangkas dan menjadi skala prioritas diantaranya adalah proyek strategis dan yang berkaitan dengan masyarakat, seperti ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan penanganan sampah untuk konteks Kota Yogyakarta.
“Masalah stunting anak, kekurangan gizi dan sebagainya juga menjadi bagian dari skala prioritas. Kemudian menekan angka kemiskinan, kalau di Kota Jogja juga harus menjadi skala prioritas,” pungkasnya.
