DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pada tanggal 3 Mei 2024, DPRD Kota Yogyakarta menyelenggarakan rapat paripurna yang penting dalam mengawal jalannya pemerintahan setempat. Acara tersebut menyoroti penjelasan dari Wali Kota Yogyakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta untuk tahun anggaran 2023.

Rapat paripurna ini menjadi panggung utama bagi Wali Kota Yogyakarta untuk menyampaikan laporan dan penjelasan yang komprehensif mengenai pengelolaan APBD selama tahun sebelumnya. Dalam penyampaiannya, Wali Kota secara rinci memaparkan capaian, kendala, serta evaluasi atas penggunaan dana publik tersebut.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Melalui penjelasan yang detail, pemerintah berusaha memperlihatkan kepada publik dan DPRD tentang bagaimana dana publik telah digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 menjadi fokus pembahasan dalam rapat tersebut. DPRD Kota Yogyakarta berperan sebagai pengawas yang kritis dalam mengevaluasi dan mengesahkan Raperda tersebut. Diskusi yang intens dilakukan antara eksekutif dan legislatif bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan publik terpenuhi secara optimal.

Partisipasi aktif dari anggota DPRD serta pertanyaan-pertanyaan tajam yang dilontarkan menjadi bukti nyata atas semangat mereka untuk mengawal pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mencerminkan sistem demokrasi yang semakin matang dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Rapat paripurna tersebut tidak hanya sekadar menjadi forum formalitas, tetapi juga menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan DPRD Kota Yogyakarta untuk bersama-sama membangun kota yang lebih baik melalui pengelolaan keuangan yang bertanggungjawab dan berintegritas. Dengan demikian, rapat paripurna tersebut tidak hanya menjadi kewajiban konstitusional, tetapi juga wujud nyata dari semangat demokrasi dan akuntabilitas publik.